Kemendikbud Hilangkan Frase Agama, Kiai Marsudi (PBNU) Ingatkan Tiga Pesan Ini

Peta pendidikan ‘Roadmap’ Indonesia adalah sebuah keinginan bersama rakyat Indonesia yang telah dirumuskan dengan musyawarah dan ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) yang harus diikuti oleh siapa saja sebagai pemangku kebijakan di bidang Pendidikan, yang acuan dasarnya di Negara yang berdasarkan Pancasila adalah UU Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 sampai 5 UUD 1945, yang berisi; setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Marsudi Syuhud, menanggapi hilangnya frase ‘Agama’ dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2030 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud (Kemendikbud).

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,” kata Kiai Marsudi Syuhud dalam keterangan tertulis yang diterima tim Dakwah NU, Senin (8/3/21).

Pemerintah, lanjutnya, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

“Dari sisi ini saja sudah jelas bahwa orientah UUD 1945 kepada Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan, harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya bahwa ‘Keimanan, Ketakwaan, dan akhlaq mulia’ adalah domain Agama,” tegasnya.

Ia menguraikan, sebagai Negara yang berketuhanan, pemerintah dalam membuat kebijakan apa saja termasuk pendidikan harus memenuhi tiga rukun utama yaitu;

1.Harus mampu menyatukan hukum-hukum tsabat dan Perkembangan, perubahan yang berlanjut “Al jam’u baina tsabat wa tatowur”.
2. Menyatukan dua kemaslahatan yaitu kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus “Aljam’u baina maslakhatil aamah wamaslakhatil khos”.
3. Menyatukan antara kemaslahatan materi dan kebutuhan ruhani, “Aljam’u baina maslakhatil maadiyah wal haajatirruhiyah”.

“Dari sini mestinya peta jalan pendidikan dimulai, dari aturan Ketuhanan yang dibumikan menjadi Undang-Undang dan diaplikasikan menjadi kebijakan Pemerintah dan dilaksanakan oleh segenap aparatur yang membidangi dari pusat sampai daerah,” ungkapnya.

“Itulah perintah konstitusi kita hari ini, tidak boleh menyimpang dari kesepakatan bersama ini,” sambungnya mengakhiri.

Diketahui, Visi Pendidikan Indonesia 2035 berbunyi, “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.”

Tidak hanya itu, proses penyusunan Peta Jalan Pendidikan dilakukan secara tertutup; pertama, proses penyusunan sebagai ‘sembunyi-sembunyi’. Termasuk tidak dilibatkannya BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) Kemendikbud dan partisipasi publik. Kedua, tidak ditemukannya kata “agama” dalam draf rumusan paling mutakhir tanggal 11 Desember 2020, terutama hilangnya frasa “agama” dari Visi Pendidikan Indonesia 2035.

Sebelumnya, dirumuskan Peta Jalan untuk memudahkan pengejawantahan salah satu tujuan nasional dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

__Terbit pada
13 Maret 2021
__Kategori
Berita, Viral

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *