PCNU Jombang : Tolak PPN Pendidikan dan Bahan Pokok

NU Jombang Online,                                                                                                        Pemerintah diminta tidak terlalu terbuka terhadap perusahaan swasta dalam negeri maupun perusahaan swasta asing untuk masuk dan menjalankan usaha di sektor pendidikan hingga memberlakukan pajak jasa usaha.Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban pemerintah kepada warganya. Hal itu disampaikan Katib pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang menanggapi pemerintah yang berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan.

“Memangnya kecerdasan bangsa, pikiran dan skill rakyat untuk bangsa dipandang sebagai obyek komersil semata? Kan tidak begitu,” tegasnya.

PCNU Jombang secara tegas menolak rencana kebijakan Pemerintah mengenai PPN terhadap Barang dan Jasa, khususnya sektor pendidikan dan kebutuhan pangan.

Kedua sektor tersebut adalah amanat konstitusi yang harus dipenuhi dan dilindungi pemenuhannya hingga pengembangannya demi harkat dan martabat bangsa,” ujar Ahmad Syamsul Rizal, Katib PCNU Jombang, Minggu (13/6).

NU telah berpartisipasi dalam dunia pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka. NU bahkan menjadikan pendidikan itu sebagai institusi perjuangan demi kemerdekaan, meninggikan harkat martabat bangsa serta kedaulatannya.

“Di Jombang, ribuan lembaga pendidikan berada dilingkungan dan perlindungan NU. Mulai dari PAUD, RA, TK, SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA-SMK hingga Perguruan Tinggi. Semua dilakukan NU dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta menyiapkan generasi bangsa yang lebih baik,” jelasnya.

Lelaki yang akrab disapa Gus Rizal ini menilai, selama ini, lembaga pendidikan NU berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Walaupun sebenarnya, di tengah-tengah mewujudkan hal itu, perangkat pendidikan seperti ustaz dan ustazah yang bekerja di bawah lembaga pendidikan NU masih harus menerima gaji yang relatif rendah.

“Alhamdulillah, para Ustaz-Ustazah di lingkungan NU memiliki kepribadian sabar dan keikhlasan untuk berkhidmat sehingga pendidikan tetap berlangsung baik dan maksimal. Melihat itu harusnya pemerintah berkaca lagi sebelum benar-benar mengaplikasikan PPN di negeri ini,” ungkapnya.

Pemerintah akan sangat mencederai nurani pendidikan. Pelaku pendidikan, para pengelola hingga orang tua siswa atau santri juga turut terbebani dengan kebijakan ini.

“Kami meminta kepada pemerintah agar tidak ada PPN untuk pendidikan atas nama jasa usaha sektor pendidikan. hal juga berlaku juga untuk bahan makanan pokok. Mau makan jadi berpikir lagi kalau ada PPN,” ujarnya.

Menurutnya, bukan PPN yang menjadi solusi. Harusnya pemerintah lebih menguatkan swasembada pangan. Rakyat, kata dia, harus berdaya dalam melakukan produksi bahan pangan sehingga kebutuhan rakyat akan sembilan bahan pokok terpenuhi.

“Jika memang harus terpaksa impor bahan sembako, yang dikenakan pajak bukan rakyatnya. Kenakan tarif barang impor dan pajak usaha impor. Dengan demikian bangsa ini terpicu untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan sembako,” tutupnya.

Pewarta: Rohmadi

Editor : Fitriana

Sumber : NU Jombang

__Terbit pada
14 Juni 2021
__Kategori
Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *