Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membantah keras isu yang menyebut terjadi perebutan pengelolaan tambang di internal PBNU menjelang Muktamar NU.

Menurutnya, kabar tersebut tidak memiliki dasar dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

“Tidak ada rebutan tambang. Tidak ada isu-isu yang selama ini disebut-sebut di PBNU ada rebutan tambang,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Gus Ipul menjelaskan bahwa tata kelola usaha pertambangan di lingkungan PBNU telah memiliki mekanisme yang jelas.

Seluruh keputusan strategis terkait pengelolaan tambang berada di bawah kewenangan Ketua Umum PBNU. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi perebutan kepentingan di internal organisasi.

Karena itu, ia menilai narasi mengenai adanya persaingan dalam memperebutkan konsesi tambang hanya dibangun di atas spekulasi yang tidak sesuai dengan fakta.

“Ini sekaligus menjawab isu-isu seolah-olah ada rebutan-rebutan tambang. Jadi yang menyampaikan ada rebutan tambang itu tidak berdasar dan itu tentu jauh dari kenyataan, bisa jadi malah fitnah,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah mencuatnya berbagai spekulasi yang mengaitkan pengelolaan tambang dengan dinamika menjelang Muktamar NU.

Sebagai informasi, pemerintah pada 2024 membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP).

PBNU menjadi organisasi keagamaan pertama yang menerima konsesi tersebut.

Kebijakan itu sempat memicu perdebatan, baik di kalangan publik maupun di internal Nahdlatul Ulama, terkait keterlibatan organisasi keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Namun, PBNU menegaskan bahwa pengelolaan tambang dijalankan melalui mekanisme organisasi dan bukan menjadi ajang perebutan kepentingan.