Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diharapkan melahirkan pemimpin yang berintegritas. Muktamar akan digelar di Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.

“Selain itu, pemimpin NU perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik, serta mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif,” kata tokoh muda NU Hatim Gazali dalam keterangan yang dikutip pada Minggu, 2 Agustus 2026.

Menurut dia, NU bukan sekadar organisasi masyarakat keagamaan, tetapi merupakan kekuatan sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan umat, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Menurut survei Alvara Research Center pada akhir 2025, terdapat 140 juta jiwa warga Indonesia yang mengidentifikasi dirinya sebagai Nahdliyin. Hatim menilai, dengan skala organisasi sebesar itu, Muktamar bukan semata-mata ajang memilih figur, melainkan momentum untuk menentukan arah kepemimpinan NU dalam menghadapi tantangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks.

Hatim mengatakan ada sembilan kriteria yang penting dimiliki Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendatang. Kriteria tersebut meliputi kemampuan menjadi pemersatu di tengah dinamika internal organisasi, memiliki akar yang kuat di dunia pesantren, serta memiliki pengalaman panjang berkhidmat mulai dari tingkat ranting hingga kepengurusan pusat.

Kriteria berikutnya, kepemimpinan NU ke depan harus berpihak kepada kelompok masyarakat yang lemah, mampu menjaga tradisi pesantren sembari mendorong modernisasi organisasi, serta memiliki kapasitas keulamaan, kemampuan organisasi, integritas, dan rekam jejak kerja yang teruji.

Menurut Hatim, pemimpin NU harus memiliki kriteria tersebut agar NU tetap mampu menjaga muruah pesantren, memperkuat pelayanan kepada warga, serta meningkatkan kontribusi dalam menjawab persoalan bangsa dan tantangan global.

Hatim juga berharap Muktamar PBNU tidak hanya menghasilkan figur yang memperoleh dukungan politik terbesar, tetapi juga pemimpin yang memiliki kapasitas menyatukan organisasi, menjaga independensi NU, memperkuat khidmah kepada umat, dan membawa organisasi memasuki abad keduanya dengan visi yang lebih kuat.

Hatim menyebut penilaian terhadap kandidat tidak semata didasarkan pada popularitas atau dukungan politik, melainkan pada rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menjaga marwah dan kemandirian Nahdlatul Ulama.

Muktamar tinggal sebulan lagi. Hatim meminta warga Nahdliyin mengawal pimpinan cabang dan wilayah masing-masing untuk memilih calon ketua umum yang memenuhi sembilan kriteria di atas. Jika tidak, NU tetap akan berkubang dalam gejolak internal, intrik politik, dan tidak bisa memberikan solusi bagi kemaslahatan umat.